Dilema Keputusan Vonis Hakim dalam Kasus Ahok

5 May 2017 - 10:22 WIB

Tanggal 9 Mei 2017 nanti dikabarkan sebagai hari dimana Hakim akan membacakan Vonis atas kasus Ahok.

Jelang keputusan tersebut, masing-masing kubu pro dan kontra kasus Ahok saling mengeluarkan statement dan keyakinan atas pendapat mereka masing-masing.

Jika pendukung Ahok sudah pasti menginginkan supaya Ahok bebas, namun dipastikan juga bahwa mereka yang kontra dengan Ahok juga pasti berharap Ahok dihukum seberat-beratnya.

Masing-masing kubu tersebut memiliki keyakinan yang mutlak versi pendapat masing-masing.

Dalam kondisi seperti ini, maka bisa dipastikan, semua keputusan HAKIM nantinya, bisa saya pastikan akan DIANGGAP SALAH, NAMUN disisi yang lain juga pasti akan dianggap BENAR dan TEPAT oleh kubu sebaliknya.

Maksud saya begini,

Jika keputusan Hakim nantinya menghukum berat Ahok, maka keputusan hakim tersebut akan dianggap BENAR dan TEPAT oleh kubu yang kontra dengan Ahok. Namun saya pastikan, akan dianggap keputusan yang SALAH oleh kubu pro Ahok.

Sebaliknya, Jika sampai Ahok dihukum ringan atau dibebaskan, maka keputusan tersebut akan dianggap BENAR dan TEPAT oleh pro Ahok, namun bisa dipastikan akan dianggap SALAH dan TIDAK ADIL oleh pihak yang kontra dengan Ahok.

Yang menariknya lagi, masing-masing pihak yang pro maupun yang kontra selalu memiliki pembelaan versi masing-masing jika mereka mengklaim jika mereka adalah pihak yang paling benar.

Karena sudah merasa paling benar, maka diantara masing-masing pihak tersebut sama-sama menggerakan masa melalui sosial media, untuk saling hujat diantara pihak tersebut.

Walaupun kedua pihak tersebut secara nyata sangat ingin “memaksakan” kehendak mereka bahwa hakim harus bisa “menuruti” hasrat keinginan mereka, toh di beebrapa media dengan “sok” bijaknya mereka mengatakan tetap akan menghargai setiap keputusan hakim.

Namun yang menarik, ketika mereka tidak ingin disebut mengintervensi hakim, tapi pagi ini mereka melakukan demo besar-besaran yang “bahasa halusnya” menuntut supaya hakim adil.

Namun dengan pengerahan masa yang begitu banyak, tentunya kesan publik yang ditangkap seolah-olah terkesan begini,

“Wahai hakim, amda sebagai hakim harus tegas menghukum Ahok dengan seberat-beratnya, kalau tidak, LIHATLAH, kami punya massa sebanyak ini, jadi kalau sampai vonis anda tidak mewakili aspirasi kami, maka itu artinya anda ingin “melawan” dan mengecewakan suara kami!”

Kesan itulah yang ditangkap oleh publik, karena kalau misalnya memang para peserta demo memang PERCAYA dan MENGHORMATI juga MENGHARGAI proses hukum yang ada, kenapa harus pakai demo dan pengerahan massa sebanyak itu?

Kalau memang tidak ingin menekan dan mengintervensi keputusan hakim, akan lebih bijak duduk manis di rumah dan menunggu keputusan hakim. 

Kalaupun misalnya nanti keputusan hakim tidak sesuai harapan, toh masih bisa mengajukan banding dan melakukan proses hukum berikutnya.

Dalam posisi yang lain, mereka para pendukung Ahok juga terkadang tetap ada yang demo juga dengan tuntutan sebaliknya dengan yang dituntut oleh mereka yang anti dengan Ahok.

Langkah tersebut juga menurut saya kurang tepat. 

Harusnya biar adil dan sama-sama menghargai proses hukum dan menjaga agar tidak terkesan melakukan intervensi terhadap hakim, maka akan lebih bijak semuanya harus berdiam diri di rumah masing-masing.

Memang semua pihak yang berdomo saya pastikan akan berdalih jika menyuarakan pendapat di depan umum adalah HAK setiap warga negara dan memang diatur dan diperbolehkan Undang-undang. 

Namun menurut saya hal tersebut harus diletakan pada posisi yang tepat. 

Kalau demo dilakukan pada saat jelang keputusan vonis hakim, maka bisa dipastikan itu tetap akan “MENGGANGGU” psikologi hakim.

Saya memang tidak pernah jadi hakim, namun saya tahu jika hakim itu masih MANUSIA jadi dalam kondisi seperti ini, seprofesional dan senetralitas apapun seorang hakim, tetap saja adanya aksi demo dengan jumlah banyak bisa mempengaruhi psikologi mereka.

Apalagi dalam kasus Ahok ini, posisi hakim pasti akan kebingungan dan tahu resikonya, jika keputusanya menguntungkan AHok, pasti akan dianggap sebagai anteknya Ahok, demikian juga sebaliknya, Jika keputusan hakim merugikan Ahok, pasti hakimnya akan dikatakan sebagai anteknya kelompok yang kontra dengan Ahok.

Saya cuma khawatir, jika dalam meminta keadilan harus dengan cara kerahkan masa dengan jumlah banyak, kedepanya negeri ini dalam setiap menuntut keadilan rame-rame kerahkan massa.

Jika sudah begini, bisa-bisa hukum rimba yang berlaku, dimana mereka yang memiliki massa banyak maka bisa menekan dan mengintervensi proses hukum.

Namun disisi yang lain, para penegak hukum juga memang wajib menjaga integritas mereka agar setiap keputusan mereka benar-benar sebuah keputusan berdasarkan fakta hukum, bukan karena kepentingan tertentu.

Namun apapun itu, kalau semua pihak sudah sama-sama merasa paling benar sendiri, maka tidak ada lagi guna apa yang namanya nasihat.

Akhirnya kita hanya bisa berdoa dan berharap, semoga apapun keputusan hakim, semua pihak bisa menerimanya dengan bijak.

Semoga….

 


TAGS Hukum / Politik /

Mohon maaf, komentar saya nonaktifkan....

#Kumpulan Artikel Seputar Sepeda