Dibalik Kontroversi SBY Belum Kembalikan Mobil Negara yang Dipinjam!

22 Mar 2017 - 10:18 WIB

Saat ini netizen sedang dihebohkan dengan adanya kontroversi dan pemberitaan terkait dengan mobil negara yang ternyata masih digunakan SBY. Atau jika dalam berbagai pemberitaan disebut SBY pinjam mobil negara.

Beberapa komentar netizen atas kabar ini rata-rata banyak yang membully dan menyudutkan SBY, bahkan tak jarang dengan nada komentar kasar.

Atas pemberitaan ini, melalui akun resmi partai demokrat di twitter muncul klarifikasi Hinca IP Pandjaitan XIII selaku Sekjen partai demokrat yang menyatakan keberatan jika dalam beberapa pemberitaan diberitakan jika mobil negara tersebut dipinjam SBY.

Pihak partai demokrat kemudian membuat klarifikasi dengan menunjukan bunyi pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1978, yang mengatur tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden Dan Wakil Presiden Serta Bekas Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Dalam pasal tersbut disebutkan jika bekas presiden mendapatkan hak fasilitas mobil dan pengemudinya.

Saya sendiri kemudian mencoba membuktikan dan mencaritahu terkait dengan isi dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1978, yang mengatur tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden Dan Wakil Presiden Serta Bekas Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia, khususnya pasal 8.

Hasilnya saya bisa membuktikan dan mendapatkan informasi terkait dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1978, yang mengatur tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden Dan Wakil Presiden Serta Bekas Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia melalui link download disini.

Kemudian saya buka dan cek langsung di pasal 8, ternyata memang berbunyi sebagai berikut,

Pasal 8

Kepada bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya,masing-masing :

a. diberikan sebuah rumah kediaman yang layak dengan perlengkapannya;

b. disediakan sebuah kendaraan milik Negara dengan pengemudinya.

Dari hasil penelusuran saya ini bisa dipastikan jika memang seorang bekas Presiden mendapatkan hak untuk disediakan kendaraan milik negara lengkap dengan pengemudinya.

Namun yang namanya netizen dan media, terkadang memang dalam membuat pemberitaan terkadang terkesan berlebihan.

Hal tersebut tentunya agar pemberitaanya “terkesan” provokatif dan menjadi daya atrik pembaca.

ilustrasiKalau saya memahami kata “disediakan” dalam pasal 8 huruf b diatas [b. disediakan sebuah kendaraan milik Negara dengan pengemudinya.], maka pemahaman saya berarti memang hak seorang bekas presiden disediakan kendaraan milik negara dengan pengemudinya.

Dalam hal ini walaupun terkadang saya dalam berbagai tulisan kurang suka dengan skap politik SBY yang sering curhat di twitter, namun untuk kasus ini saya membenarkan pihak SBY. Karena memang faktanya itu menjadi hak bagi setiap bekas presiden sesuai pasal 8 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1978, yang mengatur tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden Dan Wakil Presiden Serta Bekas Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Kalau saya di posisi SBY tentunya membuat tidak nyaman, apalagi jika dalam pemberitaan disebutkan dengan bahasa “pinjam”.

Dan kata “pinjam” inilah yang kemudian menjadi “kunci” yang bisa mengakibatkan orang yang tidak faham duduk masalah dan dasar hukumnya kemudian saling bully di sosial media.

Karena sangat berbeda makna “disediakan” dengan kata “pinjam”, maknanya sanga berbeda.

Jika menggunakan kata “disediakan” artinya SBY dan semua bekas presiden memang tidak “meminta/berkeinginan” untuk diberikan fasilitas kendaraan dan pengemudinya.

Kata “disediakan” juga merupakan amanat UU, dalam hal ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1978 Tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden Dan Wakil Presiden Serta Bekas Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia pasal 8.

Lain halnya ketika diberitakan dengan kata “SBY “pinjam” mobil negara”, maka ada kesan SBY yang meminjam tanpa ada dasar. Dan dimana saja kata “pinjam” akan dikonotasikan dengan arti negatif.

Maka wajar saja ketika pemberitaan ini muncul, SBY langsung bersikap dan ingin mengembalikan mobil negara tersebut.

Tidak heran juga kemudian karena pemberitaanya dengan kata “pinjam”, maka netizen langsung membully SBY.

Sekali lagi saya tegaskan bahwa tulisan saya disini bukan berarti saya pendukung SBY loh, karena anda bisa membaca sendiri tulisan-tulisan saya yang lain banyak juga yang tidak suka dengan gaya politik SBY apalagi partai demokrat, sama sekali tidak.

Namun disini saya hanya ingin menunjukan komitmen saya dalam membuat tulisan selalu ingin menunjukan bahwa yang saya nilai benar, pasti akan saya katakan benar, beserta menunjukan bukti-buktinya sehingga saya menghindari membuat tulisan yang asal menulis tanpa dasar dan bukti.

Saya juga ingin menegaskan bahwa sebisa mungkin saya tidak akan pernah membuat tulisan yang terkesan saya fanatik apalagi mendukung kubu, partai, A, B, C, dan seterusnya.

Saya hanya ingin menulis apa yang saya nilai itu benar dan berdasar, sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi yang benar, bukan berdasarkan “nafsu” pribadi.


TAGS Politik / Sosial /

Mohon maaf, komentar saya nonaktifkan....

#Kumpulan Artikel Seputar Sepeda