Kontroversi Siaran Langsung Sidang e-KTP

10 Mar 2017 - 09:51 WIB

Bertahun-tahun sudah proses penyelidikan dugaan Korupsi terdahsyat di negeri ini E-KTP dilakukan. Dan mulai Kamis [9/3/2017] kasus ini mulai disidangkan.

Perlu anda ketahui jika dugaan kasus korupsi e-KTP ini nominalnya tidak main-main. Akibat kasus korupsi e-KTP ini, diperkirakan kerugian negara mencapai Rp 2,3 triliun.

Luar biasanya lagi dan sebagaimana sudah diduga sebelumnya. sebagian besar uang korupsi tersebut mengalir ke kantong para politikus DPR yang kata mereka [bukan kata saya], mengaku sebagai orang TERHORMAT!.

Dalam dakwaan yang sudah disidangkan kemarin [9/3/2017], setidaknya terdapat 25 nama politikus yang dibacakan oleh jaksa.

Diantara politikus tersebut sebagian ada yang masih aktif jadi anggota DPR, sebagian yang lain ada yang jadi menteri, kepala daerah, ada juga yang sudah dipecat dari partainya, bahkan hingga ada yang sudah mati.

Kalau melihat data dari dakwaan dalam sidang kemarin, maka diperkirakan total uang korupsi e-KTP yang masuk ke kantong para politikus DPR sekitar Rp 1,8 triliun. Itu artinya kalau dibuat porsentasinya sekitar 78% korupsi e-KTP ini buat bancakan anggota dewan yang [katanya] TERHORMAT itu.

Seperti yang sudah banyak disebut di berbagai media, nama-nama besar yang disebut menerima uang haram tersebut, secara kompak dan serentak membantahnya.

Biar anda ingat, berikut ini saya sebutkan kembali nama-nama mereka yang saya kutip dari detik.com biar lebih akurat,

Fraksi Partai Demokrat

1. Anas Urbaningrum USD 5,5 juta

2. Mirwan Amir USD 1,2 juta

3. Ignatius Mulyono USD 258 ribu (meninggal dunia)

4. Taufik Effendi USD 103 ribu

5. Markus Nari Rp 4 miliar dan USD 13 ribu

6. Khatibul Umam Wiranu USD 400 ribu

7. M Jafar Hafsah USD 100 ribu

8. Marzuki Alie Rp 20 miliar

Subtotal: USD 7,5 juta dan Rp 24 miliar

Fraksi PDIP

1. Olly Dondokambey USD 1,2 juta

2. Arif Wibowo USD 108 ribu

3. Ganjar Pranowo USD 520 ribu

4. Yasonna Laoly USD 84 ribu

Subtotal: USD 1,9 juta

Fraksi Golkar

1. Melcias Marchus Mekeng USD 1,4 juta

2. Chaeruman Harahap USD 584 ribu dan Rp 26 miliar

3. Agun Gunandjar Sudarsa selaku anggota Komisi II dan Banggar DPR USD 1,047 juta

4. Mustokoweni USD 408 ribu (meninggal dunia)

5. Ade Komarudin USD 100 ribu

Subtotal: USD 3,5 juta dan Rp 26 miliar

Fraksi PKS

1. Tamsil Linrung USD 700 ribu

2. Jazuli Juwaini USD 37 ribu

Subtotal: USD 737 ribu

Fraksi PAN

1. Teguh Djuwarno USD 167 ribu

Subtotal: USD 167 ribu

Fraksi Hanura

1. Miryam S Haryani USD 23 ribu

2. Djamal Aziz USD 37 ribu

Subtotal: USD 60 ribu

Fraksi Gerindra

1. Rindoko USD 37 ribu

Subtotal: USD 37 ribu

Fraksi PPP

1. Nu’man Abdul Hakim USD 37 ribu

Subtotal: USD 37 ribu

Fraksi PKB

1. Abdul Malik Haramain USD 37 ribu

Subtotal: USD 37 ribu

Lainnya

1. Sebanyak 37 anggota Komisi II masing-masing antara USD 13 ribu sampai USD 16 ribu

Subtotal: USD 556 ribu

Total: USD 14,531 juta dan Rp 50 miliar atau kurang lebih senilai dengan Rp 1,8 triliun 


Melihat data diatas, tentunya sebagian orang akan kaget dan sebagian sudah menduga memang demikianlah yang terjadi. Bahkan ada juga yang beranggapan jika negeri kita pejabatnya memang rata-rata koruptor, hanya nunggu apesnya saja.

Namun yang menurut saya menarik dan saat ini memang sedang banyak jadi kontroversi yaitu terkait dengan Kontroversi Siaran Langsung Sidang e-KTP.

Kalau saya baca reaksi netizen di berbagai sosial media, hampir seratus persen setuju jika sidang kasus korupsi supor jumbo e-ktp ini harus disiarkan langsung dan terbuka untuk umum.

Pertimbanganya karena kasus ini terkait dengan uang rakyat yang dikorupsi, jadi segala prosesnya, rakyat punya HAK untuk tahu.

Pertimbangan lainya, ini terkait dengan korupsi super jumbo, jika tidak terbuka apalagi dilarang untuk dilakukan siaran langsung, maka rakyat WAJIB CURIGA, ADA APA dan KENAPA?

Apalagi kasus mega korupsi superjumbo e-ktp ini melibatkan politikus, yang sebagaimana kita tahu rakyat sudah terlalu apatis dengan mereka. Jika tidak terbuka untuk umum dan disiarkan secara langsung, dikhawatirkan akan ada “dil-dilan” politik yang akhirnya kasus ini hanya akan menjerat pelaku kelas teri saja.

Saya sendiri juga mengamati, hampir rata-rata yang tidak setuju kalau sidang kasus korupsi e-ktp ini disiarkan secara langsung ya mereka yang mungkin akan merasa dirugikan jika kasus ini diketahui oleh rakyat.

Saya harap sidang ini tetap harus disiarkan secara langsung biar rakyat ikut mengawasi. Saya juga berharap, para hakim yang katanya sebagai “wakil Tuhan”, jangan coba main-main dalam menangani kasus ini.

Jika anda berani benar, pujian rakyat Indonesia dan jaminan surga bisa anda dapatkan. Namun jika sebagai wakil Tuhan anda bermain-main, tunggulah kecaman rakyat Indonesia dan hukuman dari Tuhan sudah siap menanti anda, tapi itupun jika anda [para hakim] masih punya iman akan adanya TUHAN yang MAHA MELIHAT tanpa pernah bisa disuap!


TAGS Hukum / Politik / Korupsi E-KTP /

Mohon maaf, komentar saya nonaktifkan....

Tulisan terkait yang banyak dibaca Pengunjung

#Kumpulan Artikel Seputar Sepeda