Hukuman Paling Ideal Untuk Koruptor ?

12 Apr 2010 - 07:40 WIB

Sumber Gambar: Googling

Beberapa hari ini ternyata masih banyak orang dan media berbicara tentang kasus makelar kasus yang ada di instansi DIRJEN PAJAK, POLRI dan juga KEJAKSAAN. Dan Disini kita bisa melihat kembali betapa Peran dan Fungsi Media dalam Membangun Opini Publik kembali terulang. Dan memang media dan masyarakat tidak boleh bosan untuk bicara Politik.

Ketika isu Makelar kasus (MARKUS) ini terus bergulir, maka di kalangan masyarakat muncul respon dari berbagai masyarakat bermunculan. Dan beberapa respon yang paling ramai dikalangan pengguna situs jejaring sosial seperti fACEBOOK adalah adanya berbagai Group Gerakan seperti : TOLAK BAYAR PAJAK SEBELUM REFORMASI TOTAL DITJEN PAJAK dan Gerakan Jutaan Facebookers Dukung RUU Hukum Mati Koruptor.

Dalam tulisan ini saya ingin membahas terkait beberapa pandangan Masyarakat yang menginginkan adanya HUKUMAN MATI untuk para koruptor tersebut. Bahkan banyak para tokoh Nasional yang mendukung adanya usulan terkait hukuman mati untuk koruptor. Beberapa tokoh tersebut antara lain seperti Bpk Mahfud MD dan yang terbaru adalah Bpk Dim Symsyudin yang juga menyatakan setuju dan mendukung adanya diberlakukanya hukuman mati untuk para Koruptor.

Pada awalnya saya memang sangat dan sangat setuju terkait hukuman mati untuk para koruptor. Namun setelah saya berfkir ulang dan sedikit menelaah dan memahami terkait dengan PENGERTIAN DAN TUJUAN HUKUM dari berbagai sumber yang saya baca, Saya jadi memliki inspirasi dan Ide dan gagasan tentang sebuah HUKUMAN YANG IDEAL UNTUK SEORANG KORUPTOR. Mungkin dalam beberapa buku dan referensi yang saya baca tersebut sama sekali tidak ada yang menyebut dan mengusulkan terkait sebuah Hukuman yang Ideal untuk seorang Koruptor. Namun ide dan gagasan ini muncul hanya karena ketika saya mencoba terkait ALASAN Kenapa dan UNTUK APA HUKUM itu Dibuat ?

Mungkin jika dituliskan secara tekstual tentang pengertian terkait HUKUM dan Tujuan dari hukum itu sendiri pastilah akan banyak sekali model bahasa yang mereka gunakan.Sehigga saya lebih tertarik untuk melihat persamaanya saja yaitu bahwa hukum dibuat itu pada dasarnya memiliki tujuan supaya seseorang atau semua yang menjadi obyek dari huku tersebut taat dan mematuhi hukuman tersebut. Dan ketika ada masyarakat atau obyek dari hukum tersebut melanggar hukum tersebut maka akan dikenakan sangsi atau Hukuman. Sehingga sangatah Nyata dan Jelas bahwa Hukuman itu sendiri dibuat supaya si pelaku yang melanggar hukum tersebut menjadi jera dan kapok yang bisa membuat mereka tidak berani mengulangi lagi kesalahan yang sama. Dan selain itu, bahwa Hukuman dibuat memiliki tujuan yang lain yaitu supaya orang atau masyarakat yang belum pernah melakukan pelanggaran hukum diharapkan orang tersebut menjadi takut dan tidak berani melanggar hukum yang ada.

Ketika melihat sedikit ulasan diatas maka kita bisa menjadi tahu dan faham bahwa adanya usulan dari beebrapa tokoh dan masyarakat terkait HUKUMAN MATI UNTUK KORUPTOR adalah supaya mereka para koruptor jera dan yang lebih penting lagi adalah supaya orang-orang yang belum pernah melakukan korupsi menjadi takut dan tidak berani melakukan tindakan Korupsi tersebut. Dan usulan hukuman mati untuk koruptor ini memang sangat rasional supaya para koruptor dan calon koruptor di negeri ini berkurang.

Namun seperti yang sudah saya sampaikan diatas bahwa saya kurang begitu setuju terkait usulan ini. Kenapa ? Karena saya memiliki ide dan gagasan lain terkait hukuman yang ideal untuk seorang koruptor.

Hukuman yang saya maksud adalah Hukuman Denda dan Kerja Sosial

1. Hukuman Denda 3-5x Lipat

Hukuman denda yang saya maksud disini adalah hukuman yang diberikan kepada seoarang koruptor yang sudah trbukti bersalah untuk mengembalikan uang dari hasil korupsi tersebut sebesar 3-5 Kalilipat dari total uang yang mereka korupsi disesuaikan dengan jumlah uang yang mereka korupsi. Dengan demikian maka ketika ada seorang koruptor yang terbukti bersalah maka negara tidak akan rugi karena si koruptor WAJIB mengembalikan antara 3-5x lipat dari uang hasil yang dia korupsi sehingga akan membuat si Koruptor menjadi miskin dan kapok. Dan untuk mereka calon-calon koruptor juga diharapkan akan berfikir ulang ketika akan melakukan tindak pidana korupsi ini.

2. Hukuman Bekerja di Lembaga/Yayasan Sosial

Saya sedikit bingung memeberi nama yang sesuai terkait jenis hukuman yang kedua ini. Namun pada intinya maksud saya adalah, Ketika sudah dilakukan hukuman denda sebesar 3-5x lipat maka si pelaku koruptor tersebut juga arus melakukan hukuman yang selanjutnya yaitu hukuman yang bersifat dan memberi manfaat untuk masyarakat Umum. Saya beri contoh misalnya si Koruptor Wajib bekerja membersihkan sampah di wilayah dimana dia melakukan korupsi. Jika misalnya dia melakukan korupsi Dana Sosial di wilayah DKI Jakarta, maka hukuman yang saya maksud bisa dalam bentuk menyuruh para koruptor tersebut membersihkan sampah-sampah yang ada di lokasi atau area umum seperti sampah yang berada di area jalan raya, Sampah-sampah yang ada di Selokan dan sungai yang bisa menyebabkan banjir di jakarta atau di lokasi lain. Selain hukuman membersihkan sampah si koruptor juga harus dipekerjakan di lembaga-lembga atau yayasan sosial, seperti misalnya lembaga atau yayasan sosial panti Jompo atau yayasan anak yatim atau bisa juga lembaga atau yayasan sosial yang menangani masalah gizi buruk dan anak-anak catat atau yang lain yang terpenting mereka para koruptor dipekerjakan di lokasi sebagaimana saya sebut diatas dan dengan CATATAN bahwa selama mereka bekerja mereka TIDAK DI BAYAR !! Tapi perlu di ingat bahwa TIDAK DIBAYAR bukan berarti mereka tidak diberikan hak mereka untuk makan, istirahat, dan menikmati hak-hak mereka yang lain. Dalam bekerja tersebut juga harus diatur dengan tetap memanusiakan mereka sebagai manusia.

Kenapa saya lebih memilih hukuman seperti tersebut karena saya memliki beberapa pertimbangan sebagai berikut:

Alasan Pertama, Dengan memberi hukuman mati itu berarti seolah kita tidak memberikan kesempatan mereka untuk bertaubat dan memberi maaf kepada mereka para koruptor yang harus kita akui bahwa mereka juga manusia yang tidak luput dari khilaf dan salah selama mereka hidup. Bukankah Tuhan kita juga maha menerima Taubat untuk setiap hambanya yang bersalah dan benar-benar ingin bertaubat dan berubah ?. Sehingga dengan hukuman denda sebesar 3-5x lipat tersebut maka sesungguhnya secara angka dan nominal sesungguhnya mereka telah mengembalkan uang rakyat yang mereka korupsi dan bahkan dengan kelipatan tersebut secara nominal juga negara diuntungkan tapi secara ketegasan hukum itu tetap bisa membuat para koruptor atau calon koruptor itu menjad takut untuk berbuat korupsi.

Alasan Kedua, Selain dengan memberi denda 3-5xlipat tersebut, mereka juga harus menjalani hukuman dalam bentuk seperti aksi peduli lingkungan seperti membersihkan sampah di tempat-tempat umum atau mempekerjakan mereka di lembaga-lembaga sosial seperti lembaga atau yayasan panti jompo, anak-anak yatim atau juga lembaga yayasan sosial yang lain. Hal ini diharapkan akan memberikan pendidikan moral dan bahkan sangat mungkin sekali memberikan manfaat berupa menyadarkan mereka para koruptor bahwa perbuatan korupsi yang telah mereka lakukan langsung ataupun tidak langsung bisa diartikan sebagai kesalahan kepada orang-orang yang tinggal di dalam lembaga atau yayasan sosial tersebut. karena dengan adanya korupsi sesungguhnya membuat anggaran yang seharusnya untuk memberi pembiayaan kepada lembaga atau yayasan sosial menjadi tergaganggu dan berkurang. Sehingga dengan demikian diharapkan para koruptor menyesali apa yag telah mereka perbuat dan anggaplah selama si Koruptor tersebut bekerja di yayasan sosial tersebut sebagaii wujud tanggungjawab seorang koruptor yang berbuat salah kepada rakyat khususny rakyat kecil.

Dari ulasan tersebut diatas saya harapkan kita bisa memahami nilai dan Substansi dari sebuah masalah yang ada disekitar dan lingkungan kita termasuk ketika kita bicara sebuah Hukuman yang paling sesuai untuk seorang koruptor. Jangan sampai kita meributkan sesuatu hal bukan berdasar atas pemahaman tapi hanya berdasar emosional. Kita harus benar-benar harus jernih dan memahami bagaimana masalah itu muncul dan bagaimana mencari solusi yang tepat . Dan Solusi yang bijak lagi tepat dan bermartabat adalah sebuah solusi yang diharapkan oleh semua pihak. Baik untuk si Koruptor atau juga keadian untuk seluruh rakyat Indonesia dan Bangsa Indonesia.

*NB: Selama Bekerja di Lembaga atau yayasan Sosial si Koruptor WAJIB mengenakan Pakaian Seragam yang bertuliskan Begini

SAYA DAHULU KORUPTOR YANG MERUGIKAN SELURUH NEGERI, TAPI SEKARANG KAMI BERTAUBAT DAN MEMUTUSKAN UNTUK MENGABDI KEPADA NEGERI DENGAN SEPENUH HATI” :)


TAGS Aribicara Hukum / Kasus Gayus / Hukuman Paling Ideal Untuk KORUPTOR / Koruptor / Pengadilan / Kasus Penggelapan Pajak / Dirjen Pajak / Makelar Kasus / Markus / Hukuman Mati Untuk Koruptor / Kasus Korupsi di Indonesia / Korupsi /

Mohon maaf, komentar saya nonaktifkan....

#Kumpulan Artikel Seputar Sepeda